Contoh judul penelitian 3 : Judul Skripsi Hukum Bisnis

RISET HUKUMMasih hangat nih perayaan Hari Raya Idul Fitri 1431 H.   Mohon maaf lahir batin.

Rekan mahasiswa, berikut kami berikan contoh judul Skripsi Hukum Bisnis

untuk dijadikan rujukan dan inspirasi, yang kami ambil  dari beberapa  sumber.

Silakan lanjut lagi.  Semoga bermanfaat dan cepet kelar skripsinya …Amieen.

Contoh Judul Skripsi Hukum Bisnis

1.      AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (KENOTARIATAN) (,06)
1.      AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (NOTARIAT 2005)
1.      ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YOGYAKARTA) (HUKUM BISNIS 2005)
1.      ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI (HUKUM BISNIS 2004)
1.      ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS (HUKUM BISNIS 2004)
1.      DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN (HUKUM BISNIS 2004)
1.      DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT BANK LIPPO CABANG MAKASAR (NOTARIAT 2005)
1.      DIVESTASI YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA (HUKUM BISNIS 2002)
1.      EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (HTN 2003)
1.      EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI (HUKUM BISNIS 2003)
1.      EKSISTENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (HTN 2003)
1.      FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN (HTN) (,05)
1.      FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS (HTN 2002)
1.      GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASAR UNDANG-UNDANG MERK (HUKUM BISNIS 2005)
1.      HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN (HAN 2004)
1.      IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS (HTN 2003)
1.      KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM (HUKUM BISNIS 2004)
1.      KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) YBK CABANG MAKASAR (NOTARIAT 2006)
1.      KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KECAMATAN DENPASAR DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR) (NOTARIAT 2002)
1.      KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG TERHADAP HARTA PENGINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR) (NOTARIAT 2003)
1.      KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (HUKUM BISNID 2004)
1.      KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DIBIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PROPINSI BALI) (HTN 2002)
1.      KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANG NON EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR (NOTARIAT) (,06)
1.      KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRANSAKSI ELEKTRONIK (HUKUM BISNIS 2003)
1.      KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA OUTSOURICH (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (HTN 2003)
1.      MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA (HUKUM BISNIS )
1.      METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAK JELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (HTN 2004)
1.      MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGO PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI PAPUA (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PELAKSANAAN EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUASIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DI KOTA MAKASAR (NOTARIAT 2005)
1.      PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBER BARAT (HTN 2005)
1.      PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DIWILAYAH SURAKARTA (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1999 (HTN,,2003)
1.      PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KABUPATEN BANYUMAS (HUKUM BISNIS 2004)
1.      PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MASSIMA GALUNG ANTARA PEMILIK TANAH DAN PETANI PENGGARAP DALAM MASYARAKAT BUGIS DI DESA ROMPEGADING KEC LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG (NOTARIAT 2006)
1.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN (NOTARIAT 2005)
1.      PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO (NOTARIAT) (,05)
1.      PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL (HUKUM BISNIS) (,99)
1.      PELAKSANAAN THE FILEC’S OF KREDIT ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI MOJOKERTO (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      PEMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT (KENOTARIATAN 2004)
1.      PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT (KENOTARIATAN 2005)
1.      PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA) (NOTARIAT 2005)
1.      PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JAWA TENGAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI HUKUM INVESTASI (HTN) (,05)
1.      PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EXPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BOGOR (HAN,,2002)
1.      PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YOGYAKARTA (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA) (HUKUM BISNIS 03)
1.      PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PIDANA 2005)
1.      PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) (HTN,,2002)
1.      PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MYUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN (LINGKUNGAN 2001)
1.      PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PENGAJUAN HAK MEMINTA KETERANGAN ANTARPELASI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAH DI KABUPATEN KAMPAR (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999) (HTN, 2003)
1.      PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS (HTN 2003)
1.      PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKTIVITAS PENGGUNAAN LETER OF KREDIT (L/C) (STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIFITAS PADA PT BNI TBK) (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1998 (HUKUM BISNIS 2002)
1.      PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMADYA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT (HAN/PIDANA, 2001)
1.      PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (HUKUM BISNIS 2004)
1.      PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES BOYOLALI) (PIDANA 2003)
1.      PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTRO DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA (HUKUM BISNIS 2004)
1.      PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMER 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (HUKUM PIDANA/BISNIS 2005)
1.      PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNANNYA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA (HTN ,2003)
1.      PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) (KENOTARIATAN 2005) SAMA DENGAN NO 77
1.      PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMNT) (NOTARIAT 2005)
1.      PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCAPERMA NO 2 TAHUN 2003 DIPENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (HAN) (,05)
1.      PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISNIS (STUDI DI PROPINSI KALTIM) (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PADA POLRES WONOSOBO) (HTN/PIDANAN 2004)
1.      PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES YOGYAKARTA) (PIDANA 2004)
1.      PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN (HTN 2001)
1.      PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES KLATEN) (PIDANA 2004)
1.      PERANAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PERANAN UNIT INDENTIFIKASI ALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) (PIDANA 2003)
1.      PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPILITASI PERBANKAN (HUKUM BISNIS) (UII,99)
1.      PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA (HK BISNIS 2003)
1.      PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU BALI (HUKUM BISNIS 2003)

Lanjutan : Skripsi Hukum Bisnis

BAGIAN II

1.      PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DIBIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT TATA GRAHA ASRI DENGAN PT BANK NIAGA TBK (HUKUM KENOTARIATAN) (,05)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA (HUKUM BISNIS) (UII,03)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMACK DISCK (CD) (HUKUM BISNIS) (UII,02)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (HUKUM BISNIS 2004)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA (HAN 2003)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA (HKM BISNIS 2004)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BAKU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR (HUKUM BISNIS ……………………..)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) (NOTARIAT) (,05)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUASIA BENDA PERSEDIAAN (NOTARIAT 2005)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DIBIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DI BIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN (NOTARIAT) (,05)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET (PIDANA) (,05)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROPINSI RIAU (HUKUM BISNIS) (,06)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DIKOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1996 (NOTARIAT) (,05)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INIDIKASI GEOGRAFIS DIKOTA SAMARINDA (HUKUM BISNIS) (,06)
1.      PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DIBIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIK PAPAN (KPR BTN KBH) (HUKUM BISNIS 2005)
1.      PERLINDUNGAN MERK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA (HUKUM BISNIS 2003)
1.      POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI (HUKUM BISNIS 2003)
1.      PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE (HKUM BISNIS 2003)
1.      PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TINGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT (KENOTARIATAN 2005)
1.      PRAKTEK UNCOVERED SHORT SALE / NAKED SHRT SAHAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA (HK BISNIS, ,2002)
1.      REKAYASA TEKNOLOGI SARINGAN DENGAN MEDIA TANAH GAMBUT SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI AIR SUNGAI KAINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SKALA RUMAH TANGGA (STTL, 2005)
1.      REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI DI POLRES SLAWI) (PIDANA 2002)
1.      SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (HUKUM BISNIS 2002)
1.      STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA (HUKUM PIDANA) (,05)
1.      TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (HTN, 2000)
1.      TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT (HUKUM BISNIS 2004)
1.      TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN (HUKUM BISNIS) (UII,06)
1.      TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG (KENOTARIATAN 2004)
1.      TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT PALINDO JASA UTAMA SURABAYA (HUKUM BISNIS 2004)
1.      TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK JAWA TENGAH CABANG SURAKARTA (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KALENG DARI DAERAH WONOSOBO (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA (HUKUM BISNIS 2002)
1.      TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PENGADAAN TERHADAP BARANG GADAI BARANG GADAI DIKOTA MAKASAR (HTN/HUKUM BISNIS) (,06)
1.      TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAN II DI KABUPATEN KUTAI (HTN) (,05)
1.      TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MERK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (HUKUM BISNIS 2003)
1.      UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIKALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA (HUKUM BISNIS) (,05)
1.      UPAYA HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (HUKUM BISNIS 2003)
1.      UPAYA HUKUM PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET (HUKUM BISNIS 2004)
1.      UPAYA PENEGAKAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA (HUKUM BISNIS 2003)
1.      UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DIKOTA YOGYAKARTA (,05)
1.      UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT KELIAN EQUATORIAL MINING DI KABUPATEN KUTAI BARAT (HUKUM LINGKUNGAN 2005)

Sumber : idtesis.blogsome.com/

1 Comment

  1. Woah this weblog is excellent i like reading your articles. Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are searching round for this info, you can help them greatly.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline